Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan - Hallo sahabat infomasi berita unik dan pengetahuan, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita dan Politik, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan
link : Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan

Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan

Quote:Original Posted By yokono ►
Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan



Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Paranwasa mengatakan, ibu hamil dan mereka yang mempunyai balita akan mendapatkan dana program keluarga harapan (PKH) 2016 sebesar Rp 1,2 juta. Jumlah ini naik ketimbang tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan Rp 1 juta.

"Mereka yang hamil serta mempunyai balita dapat Rp 1,2 juta, akan diterima setahun empat kali pencairan," kata Khofifah di sela wisuda di Universitas Darul Ulum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (27/3) dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, untuk penerimaan PKH lainnya juga sesuai dengan aturan, yaitu yang mempunyai anak usia sekolah dasar (SD) mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA dan sederajat mendapat Rp 1 juta. Dana PKH tahap pertama itu akan dibagikan Maret 2016.

Khofifah juga menegaskan, kementerian sosial juga sudah melakukan validasi data penerima. Dari hasil validasi tersebut, diketahui terdapat tambahan data penerima. Sebelumnya, jumlah penerima PKH hanya 2,5 juta orang, namun saat ini bertambah menjadi 6 juta orang.

"Sekarang ini yang 'existing' (ada) sebanyak 3,5 juta orang, sehingga jika ditambah 2,5 juta, ada 6 juta penerima PKH pada 2016. Insya Allah, Maret mulai cair dananya," ujarnya.

Tambahan tersebut berasal dari data orang dengan kecacatan berat (ODKB) yang berjumlah 163.000 di seluruh Indonesia. Selain itu, juga terdapat penerima dari lansia berusia 70 tahun ke atas, yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

Dia mengatakan, secara total anggaran untuk PKH 2016 adalah Rp 3,15 triliun yang diberikan untuk seluruh penerima PKH di Indonesia.

Di Jawa Timur, anggaran dialokasikan sebesar Rp 1,1 triliun untuk PKH tahap pertama ini. Dana PKH tersebut dapat diambil di kantor pos terdekat, sesuai dengan waktu pengambilan.

Politikus PKB ini juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir ada penyimpangan. Sebab bantuan langsung tersebut diberikan kepada penerima langsung.

PKH di Jawa Timur dimulai sejak tahun 2007 di 21 kabupaten/kota dengan jumlah rumah tangga sangat miskin sebanyak 212.276 keluarga.

Pada tahun 2015, PKH di Jatim telah dilaksanakan di 38 kab/kota dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 546.468 keluarga.

Saat ini jumlah pendamping PKH di Jatim sebanyak 2.359 orang, dan dibantu dengan tenaga operator sebanyak 148 orang.

(mdk/rnd)

http://m.merdeka.com/peristiwa/pemer...dibagikan.html

Quote:Mensos: Tahun 2016, Ibu Hamil Dapat Bantuan PKH Rp 1,2 Juta



Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tahun ini Program Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditambah jumlah penerima dan besaran uangnya.

“Pada 2015, PKH bagi ibu-ibu hamil mendapat Rp 1 juta empat kali cair. Sedangkan 2016 ini ditingkatkan menjadi Rp 1,2 juta dengan empat kali cair,” lapor Mensos kepada Presiden Joko Widodo di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu, 23 Maret. Diterima oleh Health-Liputan6.com melalui siaran pers, ditulis Jumat (25/3/2016).

Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), kata Mensos, anak Sekolah Dasar (SD) Rp 450, Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 750 ribu, serta ana Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat Rp 1 juta.

“Program KIP diberikan kepada siswa SD, SMP dan SMA dengan pencairan empat kali dalam setahun, sehingga tidak hanya ibu-ibu sehat tapi anak-anak mereka bisa pintar,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para penerima bantuan agar menggunakan uang untuk keperluan yang bermanfaat dan tidak yang lainnya.

“Dari uang yang diterima agar dipergunakan untuk hal bermanfaat dan tidak yang lainnya, seperti membeli rokok apalagi pulsa,” pintanya.

Pada kesempatan itu, Presiden memberikan bantuan langsung kepada warga yang berhak menerima, seperti PKH, penyandang disabilitas, beras sejahtera (rastra), bantuan bagi lanjut usia (lansia), serta KIP.

Juga, Presiden membagi-bagikan 5 unit sepeda bagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan sejumlah warga dan siswa pun mendapatkan dengan senang.

http://m.liputan6.com/health/read/24...pkh-rp-12-juta

Quote:Ibu Hamil Peroleh Rp 1,2 Juta per Tahun, Total se-Jatim Tersedia Rp 1,1 Triliun



SURYA.co.id | JOMBANG - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memastikan program perlindungan sosial Conditional Cash Transfer (CCT) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) ditambah 2,5 juta penerima baru.

“Sekarang ini yang ‘existing’ (ada) sebanyak 3,5 juta orang. Sehingga kalau ditambah 2,5 juta, ada 6 juta penerima PKH pada 2016. Insya Allah, Maret mulai cair dananya,” kata Khofifah, usai menghadiri Wisuda Sarjana di Universitas Darul Ulum Jombang, Minggu (27/3/2016).

Dalam setahun, sambung Khofifah, penerima PKH menerima 4 kali pencairan dana. Tahun 2016 ini, selain meningkatkan jumlah penerima, juga meluaskan jangkauan sasaran. Maret ini, sambung Khofifah, dana mulai cair, total Rp 3,15 triliun.

Yang menarik, khusus untuk ibu hamil (bumil) dan memiliki balita, nominalnya ditambah. Tahun sebelumnya mereka menerima Rp 1 juta per tahun yang dicairkan empat kali. Mulai tahun ini, bumil dan yang memiliki balita mendapat Rp 1,2 juta per tahun.

“Khusus di Jatim dana sekitar Rp 1,1 triliun. Peruntukannya, mereka yang hamil dan memiliki balita mendapat Rp 1,2 juta setahun. Yang punya anak SD Rp 450.000, SMP Rp 750.000, SMA dan sederajat mendapat Rp 1 juta. Pencairannya empat kali,” kata Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

Mensos juga mengungkapkan, adanya perbedaan PKH dengan bantuan sosial (bansos). Padah PKH para pendamping sebanyak 20.000 petugas akan mempersiapkan keluarga mana saja yang pantas menerima dana PKH.

http://surabaya.tribunnews.com/2016/...-rp-11-triliun


Bisa tiap tahun hamil ini ibu2 nanti,,,wkwkwkkk

Bapak2 hamil juga banyak,masuk itungan kagak?

32+10 penuh kesia2an

Ini malah menghambat program kb, kalau orang goblok malah bisa tiap tahun bunting biar dapet duit

Hanya satu kata

PROGRAM GUOBLOOOG

jokower2 klo programnya di eropa ato di asia yg negaranya udah well educated mah ok2 aja... lah ini dimari yg masyarakatnya masi pada goblok!

program bagi2 duit lagi ya???

makin meledak populasi

diluar orang malah pertumbuhan penduduk minus dan melegalkan lgbt utk menekan populasi
disini malah orang hamil diberi subsidi
bloggob beud

duitnya ada tinggal kamu dapet apa ndak

Quote:Original Posted By koko.wi ►
diluar orang malah pertumbuhan penduduk minus dan melegalkan lgbt utk menekan populasi
disini malah orang hamil diberi subsidi
bloggob beud

Lahh trus tu ibu2 hamil bayinya disuruh dibuang gitu?

Ibu hamil, anak2, dan manula kan emang kaum rentan

Makanya perlu di proteksi. Kalo ente mau tau nih ya, bahkan di finlandia itu, setiap bayi yg lahir, diberikan uang tunai plus perlengkapan bayi yg sangat lengkap gratis dari negara, walaupum orangtua mereka orang mampu

Quote:Original Posted By amamar ►
program bagi2 duit lagi ya???



Mending nih duit buat subsidi bpjs daripada naukin iuran, atau seperti dulu ada program jampersal jaman beye lebih berguna daripada bagi bagi duit bagi orang goblok

caradapatin nya kaya gmn ?ko gw ga dpt yah?

buat beli susu bayi nya juga bakalan cepet abisnya

Quote:Original Posted By sas.lfc ►


Lahh trus tu ibu2 hamil bayinya disuruh dibuang gitu?

Ibu hamil, anak2, dan manula kan emang kaum rentan

Makanya perlu di proteksi

Mending aktifin lagi program jampersal lebih berguna daripada dibagiin duit tunai

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions/FAQ) terkait dengan PKH.

Apa itu PKH?
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada 3 hal:
Verifikasi, yang merupakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan.
PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkanPeserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan.
Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan

Apakah tujuan dari PKH?
Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Siapa penerima manfaat PKH?
Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011, yang dikelola oleh TNP2K. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga.

Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).
PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:
Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.
Dimana saja lokasi pelaksanaan PKH?
Ketika awalnya dilaksanakan sebagai suatu kegiatan uji coba di tahun 2007, PKH dijalankan di 7 (tujuh) provinsi, 48 kabupaten/kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Pada tahun 2011, pelaksanaan PKH telah dikembangkan di 25 provinsi, 118 kabupaten/kota, dan melayani 1,1juta RSTM.

Tabel: Peserta dan Jumlah Lokasi PKH Menurut Tahun Kepesertaan 2007-2008

Sumber: UPPKH-Kemensos, 2014

Pada tahap perluasan, PKH akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah penerima manfaat (beneficiaries), atau peserta PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh keluarga dalam rumah tangga sangat miskin (RTSM), dengan menyesuaikan kemampuan negara. Hingga tahun 2014 peserta PKH ditargetkan sebesar 3,2 juta Keluarga Sangat Miskin.

Bagaimana mekanisme pembayaran bantuan PKH?
Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga.Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH.Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Apa hak peserta PKH?
Hak peserta PKH adalah:
Menerima bantuan uang tunai.
Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa kewajiban peserta PKH?
Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.
Kesehatan
KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:
Anak usia 0-6 tahun:
Bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui.
Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI ekslusif (ASI saja).
Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.
Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.
Ibu hamil dan ibu nifas:
Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.
Anak dengan disabilitas: Anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psikolog sesudai dengan jenis dan derajat kecacatan.
Pendidikan
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:
Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.
Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.

Bagaimana kalau peserta PKH tidak memenuhi kewajibannya?
Semua peserta WAJIB menjalankan kewajiban. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan.

Berapa besaran bantuan yang akan diperoleh peserta PKH?
Besaran Bantuan Tunai Bersyarat untuk setiap keluarga Peserta PKH ditunjukkan oleh tabel berikut:

Besaran Bantuan PKH


Catatan:

Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi keluarga dengan anak di bawah umur 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
Untuk usia 6 tahun, masuk ke dalam layanan Kesehatan APRAS.
Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga Peserta PKH, maka besar bantuan yang diterima setiap Peserta PKH akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel berikut:



Variasi Komposisi Anggota Keluarga dan Jumlah Bantuan



Seluruh anggota rumah tangga yang menjadi penerima bantuan PKH, seperti yang tertera pada tabel 6 (Variasi Nominal Bantuan/tahun, berdasarkan Komponen PKH) di atas, diharuskan menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH.

Bantuan tetap per RTSM/KSM per tahun sebesar Rp. 300.000,- dibayarkan pada tahap penyaluran bantuan kedua. Sedangkan untuk peserta PKH lokasi baru yang bantuannya hanya dibayarkan satu kali (di akhir tahun), besar bantuan tetap per RTSM/KSM sebesar Rp 75.000,-

Apabila Peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat kepersertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan pembayaran bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut.

Penggunaan bantuan tidak diatur dan ditentukan, tetapi diprioritaskan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Penggunaan bantuan tidak diperbolehkanuntuk konsumsi yang merugikan hak anak seperti rokok, minuman keras, judi dan lainnya.

Mengingat bahwa besaran bantuan PKH telah berjalan selama hampir 5 tahun, maka pada tahun-tahun mendatang besaran bantuan ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat harga dan kemampuan keuangan negara.

10. Apakah peserta PKH berhak menerima progam lainnya

Peserta PKH juga berhak mendapatkan layanan program Bantuan Sosial secara terintegrasi. Karena Peserta PKH merupakan kelompok yang paling miskin, maka idealnya Peserta PKH juga secara otomatis mendapatkan program lainnya seperti Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan bagi Siswa Miskin, Beras untuk Rumah Tangga Miskin, dan lainnya.

Siswa dari Rumah Tangga Peserta PKH seharusnya mendapatkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Hal ini juga telah dicantumkan di dalam Pedoman Umum BSM Kemendikbud dan Kemenag. Selain itu sudah ada Surat Edaran dari Dirjen Pendidikan Islam No: Dj.1/PP.04/51.2014, Kementerian Agama mengenai Prioritas anak peserta PKH untuk memperoleh BSM dari Kemenag.

11. Berapa lama Jangka Waktu Kepesertaan PKH

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (Natural Exit). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi.

Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metoda tertentu.

12. Apakah yang dimaksud dengan Strategi Transformasi PKH

Dilakukan pelaksanaan Resertifikasi pada tahun kelima (5) kepesertaan PKH dengan melihat kondisi sosial ekonomi serta syarat kepesertaan rumah tangga PKH.
Rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan akan keluar dari program (Lulus), sementara itu untuk mereka yag masih memenuhi persyaratan akan menerima tambahan program selama tiga tahun (Transisi).
Rumah Tangga Transisi diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dengan memperoleh pengetahuan mengenai; Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga.
Rumah Tangga yang Lulus (Graduasi) direkomendasikan untuk menerima program perlindungan sosial lainnya

Sumber

populasi banyak, gue phk karyawan gampang dapet gantinya,salah sendiri

Quote:Original Posted By fr91 ►


Mending nih duit buat subsidi bpjs daripada naukin iuran, atau seperti dulu ada program jampersal jaman beye lebih berguna daripada bagi bagi duit bagi orang goblok

Janganlah.... BPJS itu proyek Menteri Kesehatan,
Mensos juga pingin kebagian

entah siapa yang goblok
rakyatnya?
Menterinya?
Yang angkat menterinya?

Quote:Original Posted By gembaladomba13 ►
caradapatin nya kaya gmn ?ko gw ga dpt yah?:cih

buat KSM gan, keluarga sangat miskin

Quote:Original Posted By fr91 ►


Mending aktifin lagi program jampersal lebih berguna daripada dibagiin duit tunai

Jampersal kan buat biaya persalinannya aja. Kalo dikasi duit 1,2 juta selama dia hamil, diharapkan gizi ibu dan janin nya bisa lebih terjamin, sehingga potensi kelahiran cacat atau mati bs ditekan.

Ga salah kok sebenernya, karena yg diberi bantuan itu memang bener2 orang yg membutuhkan

Ga semua orang dikasih kok, cuma keluarga yg sangat miskin aja yg dikasih (KSM)

Quote:Original Posted By g.sorros ►
benar2 program yg jitu, sangat pro rakyat komprehensip setelah program bagi2 duit buat lansia.
lanjutkan jokowi program2 bagi2 duit gratis nya. ane dukung pajak perorangan di gratis kan, harga2 kebutuhan diturunkan kalo perlu di gratiskan untuk seluruh rakyat.
ohya bbm yg super mahal itu gimana ceritanya pak jokowi??????
kapan bisa di gratiskan itu bbm nya???
banyak keluhan skrg gaji habis di palakin sama anjing2 pemerintah biadab buat pungutan2 ga jelas, termasuk pungutan tapera buatan presiden penipu kodok idiot itu.
sungguh presiden terbaik segalaxy.
cocok untuk jadi pemimpin galaxy

Wah ente nasbung garis keras aliran salah jokowi ya?

Bbm digratisin? Boleh aja, efekya cuma bikin negara bangkrut ribuan triliun, tanpa multiplier effect yg signifikan kok

Coba bayangin ente adalah ibu hamil dan punya anak balita dalam keluarga berpenghasilan 20 ribu per hari

Atau ente adalah manula berumur 80 tahun yg tinggal di pedesaan dan masih harus bekerja keras mencari makan karena anak tidak bs menanggung


Kira2 seperti apa negara yg baik seharusnya memperlakukan ente?

Jaminan sosial atau bantuan sosial seperti ini itu sudah menjadi hal yg wajib di negara maju dengan konsep welfare state

benar2 program yg jitu, sangat pro rakyat komprehensip setelah program bagi2 duit buat lansia.
lanjutkan jokowi program2 bagi2 duit gratis nya. ane dukung pajak perorangan di gratis kan, harga2 kebutuhan diturunkan kalo perlu di gratiskan untuk seluruh rakyat.
ohya bbm yg super mahal itu gimana ceritanya pak jokowi??????
kapan bisa di gratiskan itu bbm nya???
banyak keluhan skrg gaji habis di palakin sama anjing2 pemerintah biadab buat pungutan2 ga jelas, termasuk pungutan tapera buatan presiden penipu kodok idiot itu.
sungguh presiden terbaik segalaxy.
cocok untuk jadi pemimpin galaxy

Via: Kaskus.co.id

Demikianlah Artikel Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan

Sekianlah artikel Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pemerintah kasih Rp 1,2 juta buat para ibu hamil, Maret dibagikan dengan alamat link https://gakbosan.blogspot.com/2016/03/pemerintah-kasih-rp-12-juta-buat-para.html

Tweet